Lembata — PERSOALAN tarif angkutan mobil barang ekspedisi di lintasan penyeberangan Lembata akhirnya mencapai titik temu. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang diinisiasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan Dinas Perhubungan, yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Lembata, Jon Batafor kepada Media ini, Selasa (16/12/2025).
Batafor menyebut, hasil pertemuan tersebut telah disepakati bersama. “So deal. Semua aman. Siap operasi segera,” ujarnya usai pertemuan.
Dalam kesepakatan tersebut, pihak buruh pelabuhan menyatakan kesediaannya untuk mengalah dengan menurunkan tarif jasa dari harga normal Rp4 juta per mobil barang ekspedisi, menjadi Rp2 juta. Keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran distribusi barang dan demi menjaga stabilitas ekonomi di Kabupaten Lembata.
“Puji syukur, buruh mengalah demi ekonomi Lembata,” kata Jon Batafor.
Selain itu, pihak ekspedisi juga meminta adanya penurunan harga tiket. Jon Batafor menegaskan bahwa dirinya menuntut PT ASDP agar menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menurunkan harga tiket bagi kendaraan ekspedisi. Tuntutan tersebut disepakati dan persoalan dinyatakan selesai.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan PT ASDP, PT Pelni, pihak ekspedisi, pihak buruh, serta Kepala Buruh. Kesepakatan ini diharapkan dapat memastikan kelancaran operasional penyeberangan, menekan biaya logistik, dan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat Lembata.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, seluruh aktivitas angkutan barang ekspedisi dipastikan kembali berjalan normal dan siap beroperasi dalam waktu dekat. (Adabnewsteam).
Berita Terkait
Sinergi Pemda dan Bank NTT Perkuat Sektor Unggulan Lembata
Pemkab Lembata Gelar Lembata Fishing Tournament 2026, Perebutkan Piala Bupati dan Hadiah Ratusan Juta Rupiah
Desa Bareng Prioritaskan Perlindungan Anak, Bantu Siswa Miskin hingga Tangani Stunting
Di Balik Angka Kekerasan Anak dan Perempuan di Lembata Yang Terus Bertambah
Penambahan CPNSD dan PPPK Jadi Beban Daerah, Lembata Butuh Investasi untuk Perkuat Fiskal
Berburu Sinyal Di Pelosok Atadei Demi TKA
Nasabah Pertanyakan Akurasi Perhitungan Kredit di BRI, Pengaduan ke APH Tak Kunjung Berbuah Hasil
Tim Damkar Gerak Cepat Padamkan Karhutla, Titik Hotspot di Lembata 2.367 Ha
Musda VI Golkar Lembata Tetapkan Target Rebut Pimpinan Legislatif dan Eksekutif
Workshop Diseminasi Hasil Survei Kekerasan dan Bullying di Satuan Pendidikan di Lembata