Bupati Kanis Tuaq: Jangan Seret Urusan Pribadi Jadi Masalah Pemerintahan, Warga Lembata Jangan Terprovokasi

LEMBATAADABNEWS.COM — Bupati Lembata Kanis Tuaq meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu somasi yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik maupun media sosial.

Bupati menegaskan, persoalan yang menjadi dasar somasi tersebut merupakan urusan pribadi dan tidak memiliki kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lembata.

Penegasan itu disampaikan Kanis Tuaq untuk meluruskan berkembangnya berbagai informasi yang berpotensi mencampuradukkan persoalan pribadi dengan urusan pemerintahan.

“Saya ingin memberikan penjelasan tegas dan jelas terkait somasi yang saat ini ramai dibicarakan di media sosial,” tegas Bupati.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum apabila merasa memiliki persoalan yang harus diselesaikan. Namun, proses hukum tersebut harus ditempatkan sesuai konteks dan tidak kemudian ditarik menjadi persoalan pemerintah daerah.

Kanis menegaskan, persoalan yang menjadi dasar somasi tidak berkaitan dengan proyek pemerintah, keuangan daerah, aset daerah, maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Lembata.

“Persoalan yang menjadi dasar somasi ini adalah urusan pribadi, dan tidak ada kaitan sama sekali dengan proyek pemerintah, keuangan daerah, aset daerah, maupun kebijakan apa pun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata,” katanya.

Ia juga menegaskan tidak ada hal dalam persoalan tersebut yang berkaitan dengan tugas, fungsi maupun kewenangan jabatannya sebagai Bupati Lembata.

Jangan Campuradukkan Urusan Pribadi dengan Pemerintahan

Bupati menilai, persoalan pribadi tidak boleh dijadikan pintu masuk untuk membangun persepsi seolah-olah terdapat persoalan di dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Lembata.

Ia bahkan mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja mencampuradukkan persoalan pribadi dengan urusan pemerintahan sehingga memunculkan polemik baru di tengah masyarakat.

Menurut Kanis, jika persoalan pribadi dibawa ke ranah pemerintahan dan dikaitkan dengan institusi daerah, dampaknya bukan hanya terhadap pihak-pihak yang berselisih, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, ia meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

“Saya tidak akan masuk ke ranah menghakimi siapa yang benar atau salah. Ada jalur hukum yang berlaku, ada aturan yang harus diikuti. Selesaikanlah persoalan itu di tempat yang tepat, melalui mekanisme hukum yang sah dan adil,” ujarnya.

Kanis juga mengingatkan agar urusan pribadi tidak digunakan sebagai bahan untuk menyeret nama baik lembaga pemerintahan.

Bupati: Jangan Jadikan Isu Pribadi untuk Memecah Pemerintahan

Selain meminta masyarakat tidak terprovokasi, Kanis secara khusus menegaskan bahwa isu tersebut tidak boleh digunakan untuk menciptakan kesan adanya keretakan antara dirinya dengan Wakil Bupati Lembata.

Ia memastikan hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati tetap berjalan dalam menjalankan mandat masyarakat.

“Persoalan ini tidak boleh dan tidak akan dijadikan alasan atau bahan untuk menimbulkan keretakan, pertentangan, atau polemik antara Bupati dan Wakil Bupati,” tegasnya.

Ia menyatakan, pemerintah daerah tetap solid dan bersama-sama menjalankan amanah rakyat.

Menurut Kanis, keharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.

“Kami tetap berdiri tegak, bersatu, dan menjalankan amanah rakyat secara bersama-sama. Keharmonisan pemerintahan adalah syarat utama pelayanan, dan saya akan menjaganya terus,” katanya.

Warga Lembata Diminta Tidak Terjebak Kabar Media Sosial

Kanis selanjutnya meminta masyarakat Lembata tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.

Ia mengingatkan bahwa informasi yang beredar belum tentu menggambarkan persoalan secara utuh dan benar.

“Saya meminta seluruh masyarakat Lembata: jangan mudah terprovokasi. Jangan membuat kesimpulan hanya dari potongan berita, kabar simpang siur, atau unggahan di media sosial yang belum tentu benar,” katanya.

Bupati mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan persoalan pribadi sejumlah pihak berkembang menjadi konflik sosial atau persoalan daerah.

Apalagi, kata dia, pemerintah saat ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan berbagai pelayanan dasar dan pembangunan tetap berjalan.

“Jangan biarkan urusan pribadi sekelompok orang diubah menjadi masalah daerah, apalagi sampai mengganggu kelancaran pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan semua urusan rakyat yang sedang kami kerjakan,” tegasnya.

Pelayanan Publik Tidak Boleh Terganggu

Bagi Kanis, kepentingan masyarakat harus ditempatkan jauh di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia menegaskan, dinamika yang berkembang tidak boleh menggeser perhatian pemerintah dari agenda utama pembangunan daerah.

“Kepentingan masyarakat Lembata jauh lebih besar, jauh lebih penting, dan jauh lebih utama dibandingkan urusan pribadi siapa pun,” ujarnya.

Kanis juga menegaskan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah masyarakat dan bukan instrumen untuk kepentingan pribadi.

“Bagi saya, jabatan ini adalah amanah, bukan alat kepentingan pribadi,” katanya.

Karena itu, ia memastikan Pemerintah Kabupaten Lembata tetap bekerja, pelayanan publik tetap berjalan dan agenda pembangunan tetap dilaksanakan.

“Pemerintahan Kabupaten Lembata tetap solid, tetap berjalan, tetap fokus bekerja. Pelayanan publik tidak boleh terhenti, pembangunan tidak boleh terhambat, kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama kami,” tegasnya.

Kanis kemudian mengajak seluruh masyarakat Lembata menjaga suasana daerah tetap aman dan kondusif.

Ia berharap persoalan yang bersifat pribadi tidak berkembang menjadi konflik yang menyeret institusi pemerintah maupun masyarakat luas.

“Mari kita jaga Lembata tetap damai, tetap aman, tetap teduh,” ajaknya.

Ia kembali menegaskan bahwa setiap persoalan harus ditempatkan pada ruangnya masing-masing.

“Tempatkan urusan pribadi pada tempatnya: sebagai urusan pribadi. Dan jadikan kepentingan rakyat, keutuhan daerah, serta kemajuan Lembata sebagai satu-satunya tujuan kita bersama,” pungkas Bupati Kanis Tuaq. (Tim).