LEMBATA ADABNEWS. COM-JALAN menuju desa itu seolah menjadi penanda batas antara keinginan masyarakat dan keputusan pemerintah. Ruas jalan utama yang seharusnya membuka akses warga justru tak tersentuh pembangunan. Alasannya bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan kepatuhan pemerintah kabupaten terhadap penetapan zona merah oleh pemerintah pusat.
Wilayah tersebut masuk kawasan rawan bencana erupsi Gunung Api Ile Lewotolok. Gunung yang pernah meletus dahsyat pada 2012 itu membuat kawasan di sekitarnya ditetapkan sebagai zona berbahaya. Konsekuensinya, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut menjadi sangat terbatas.
Kami memulai perjalanan dari Desa Todanara. Perlahan kendaraan menanjak melewati ruas jalan yang dibangun dengan Dana Desa. Sekaligus bukti bahwa di tengah keterbatasan, pemerintah desa masih berupaya menghadirkan akses bagi warganya.
Semakin jauh perjalanan, semakin dekat pula kami dengan tubuh Gunung Api Ile Lewotolok. Terik matahari Lembata terasa menyengat. Debu vulkanik beterbangan, sementara aroma belerang sesekali menusuk hidung. Lanskap alam di kawasan itu mengingatkan kami bahwa ancaman gunung api bukan sekadar garis merah di atas peta mitigasi bencana. Ia adalah kenyataan yang hidup berdampingan dengan masyarakat.
Namun, sekitar 500 meter setelah keluar dari Desa Todanara, perjalanan kami menghadirkan kejutan. Sebuah bangunan baru berdiri kokoh di tengah kawasan yang relatif sepi. Kami berhenti sejenak. Ada sesuatu yang terasa janggal.
Bagaimana mungkin jalan utama menuju wilayah itu saja tidak dikerjakan dengan alasan status zona merah, tetapi sebuah gedung berukuran sekitar 20 x 30 meter justru dibangun oleh pemerintah pusat?
Gedung itu bernama Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP)
Bangunannya tampak megah dibandingkan lingkungan sekitarnya. Hanya satu pohon yang terlihat berdiri kokoh di dekatnya, seolah menjadi satu-satunya peneduh di tengah lanskap yang panas dan gersang.
Posisi bangunan yang menghadap ke arah gunung dan jauh dari permukiman warga menambah pertanyaan. Siapa yang kelak menjadi konsumen? Bagaimana warga mengakses layanan koperasi? Apakah lokasi tersebut benar-benar dipilih berdasarkan kebutuhan ekonomi masyarakat atau sekadar memenuhi target pembangunan fisik?
Gedung itu seperti menara gading yang berdiri sendirian. Megah secara fisik, tetapi belum tentu memiliki hubungan yang kuat dengan denyut kehidupan ekonomi masyarakat yang seharusnya dilayani.
Satu Miliar untuk Sebuah Gedung
Bangunan KDKMP tersebut disebut menelan anggaran sekitar Rp1 miliar. Angka yang tidak kecil untuk sebuah desa yang masih berhadapan dengan keterbatasan akses jalan dan ancaman aktivitas vulkanik.
Itu pun baru untuk menyelesaikan bangunan fisik. Belum termasuk kebutuhan pengadaan barang, perlengkapan, sumber daya manusia, hingga biaya operasional ketika koperasi mulai beraktivitas.
Di sinilah persoalan menjadi lebih serius. Pembangunan koperasi tidak berhenti pada berdirinya gedung. Koperasi membutuhkan anggota, modal, partisipasi, tata kelola, jaringan usaha, dan terutama kepercayaan masyarakat.
Tanpa semua itu, gedung megah hanya akan menjadi aset yang membebani. Ia bisa berdiri bertahun-tahun tanpa aktivitas ekonomi yang berarti.
Kita tentu tidak sedang mempersoalkan gagasan membangun koperasi. Koperasi justru merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Persoalannya adalah ketika pembangunan fisik seolah menjadi ukuran utama keberhasilan, sementara kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat justru berada di urutan belakang.
Sejumlah kritik terhadap program Koperasi Desa Merah Putih juga berangkat dari kegelisahan serupa: jangan sampai koperasi kehilangan jati dirinya dan berubah menjadi proyek pembangunan gedung yang dikelola dengan pendekatan birokratis.
Sahabat saya, Elias Making, menyampaikan pandangan yang cukup mendasar ketika kami membicarakan fenomena ini.
Menurut dia, koperasi dibangun atas dasar kemauan anggota. Pengelolaannya pun harus bertumpu pada kesepakatan bersama anggota untuk memperjuangkan kemaslahatan mereka.
Pandangan itu mengingatkan kita kembali pada hakikat koperasi. Anggota bukan sekadar penerima manfaat, apalagi penonton yang menyaksikan gedung koperasi dibangun oleh pemerintah. Anggota adalah pemilik sekaligus penggerak utama koperasi.
Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan seberapa besar gedung yang berhasil dibangun, melainkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah usaha koperasi tersebut.
Ketika Otonomi Daerah Kehilangan Ruang
Anomali di Todanara sesungguhnya membuka persoalan yang lebih luas. Ada pertanyaan tentang bagaimana pemerintah pusat merancang program pembangunan dan bagaimana pemerintah daerah menempatkan dirinya dalam proses tersebut.
Pemerintah kabupaten begitu berhati-hati membangun jalan karena tunduk pada ketentuan zona merah. Sikap itu dapat dipahami dalam kerangka mitigasi bencana. Keselamatan warga tentu harus menjadi prioritas.
Namun, ketika pemerintah pusat justru membangun fasilitas ekonomi permanen di kawasan yang sama, publik berhak mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut.
Apakah pembangunan gedung KDKMP telah melalui kajian risiko bencana yang memadai? Apakah lokasi tersebut telah mempertimbangkan aksesibilitas dan keselamatan warga? Siapa yang menentukan lokasinya? Dan apakah pemerintah desa serta masyarakat benar-benar dilibatkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan.
Justru sebaliknya, ini merupakan tuntutan agar pembangunan tidak berjalan tanpa nalar kewilayahan.
Di tengah kemampuan fiskal daerah yang semakin terbatas dan ruang gerak otonomi yang kian terhimpit oleh berbagai kebijakan sektoral, pembangunan semestinya membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pusat, daerah, dan desa.
Jangan sampai pemerintah daerah hanya menjadi pelaksana yang harus menerima program, sementara kebutuhan riil masyarakat tidak sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan.
Desa memiliki persoalan yang spesifik. Ada kebutuhan jalan, air bersih, sarana produksi pertanian, pasar, hingga penguatan ekonomi rumah tangga. Tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan membangun gedung koperasi.
Koperasi seharusnya tumbuh dari kebutuhan tersebut, bukan sebaliknya: masyarakat dipaksa menyesuaikan diri dengan bangunan dan program yang sudah telanjur disiapkan.
Anomali yang Belum Selesai
Kami kembali memandang bangunan itu sebelum melanjutkan perjalanan. Gedung berukuran 20 x 30 meter tersebut berdiri tegak di tengah lanskap yang panas. Di belakangnya, Ile Lewotolok tetap menjulang dengan segala potensi ancamannya.
Pemandangan itu menyisakan ironi
Jalan yang dibutuhkan masyarakat tertahan oleh status zona merah. Namun, gedung koperasi justru hadir dengan investasi besar di kawasan yang sama.
Jika pembangunan jalan dianggap berisiko, bagaimana dengan keberadaan bangunan permanen tersebut? Jika keselamatan warga menjadi pertimbangan utama, siapa yang menjamin keamanan fasilitas dan aktivitas ekonomi di sana?
Dan jika koperasi dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sudahkah masyarakat menjadi bagian dari keputusan sejak awal?
Pertanyaan terakhir inilah yang paling penting. Sebab, koperasi bukanlah gedung. Koperasi adalah orang-orang yang bersepakat untuk bekerja bersama, menanggung risiko bersama, dan menikmati manfaat bersama.
KDKMP di desa Todanara akhirnya menjadi lebih dari sekadar bangunan baru. Ia adalah cermin dari cara kita memahami pembangunan: apakah pembangunan berangkat dari kebutuhan masyarakat atau justru masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan proyek pembangunan?Anomali itu belum selesai. ***).
Bupati Lembata Operasikan Perdana SPBU 51 Merdeka, Kini Ada Empat SPBU Layani Warga
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Launching House of Indonesiana di Sikka, Buka Ruang Kreativitas dan Kolaborasi Budaya
Waspada Bencana Hidrometrologi! NTT Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem 8–14 Desember 2025
Koperasi Merah Putih Untuk Dukung Kemajuan UMKM Desa Meluwiting
Lemkari Polres Lembata Juara Umum Kejurda Karate Dispora 2026
Kodam Sobe Sonbai Naungi 15 Kodim di NTT, Sinergi TNI-Pemda Diperkuat
Safari Literasi ke Solor Selatan
Dua SPBU Lembata Protes Dugaan Susut BBM 100 Liter, Pertamina Diminta Bertindak
APA ITU LOGIKA MATEMATIKA DAN KENAPA PENTING BUAT POLA PIKIR? 🧠➕❓
Paduan Suara ASN Flores Timur: Oase Baru Dalam Tubuh Birokrasi
Anggota DPRD Lembata Soroti Proses Pemecatan ASN, Minta Pemerintah Daerah Transparan dan Taat Prosedur