LEMBATA ADABNEWS. COM_
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadapi persoalan serius. Sebanyak 11 dapur MBG kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang telah selesai dibangun belum juga beroperasi. Sementara itu, dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya melayani penerima manfaat justru menghentikan sementara operasionalnya.
Kondisi ini membuat pelaksanaan program nasional tersebut di Lembata tersendat. Sejumlah pihak yang telah menginvestasikan dana pribadi untuk membangun fasilitas dapur kini harus menanggung beban modal yang belum kembali, termasuk kewajiban pembayaran kepada bank.
Hasan Baha, salah satu pengelola yang membangun dapur MBG kategori 3T, kepada media ini, Kamis (12/11/2026) mengatakan, tujuh dapur telah memasuki tahapan appraisal dan memiliki virtual account. Dengan demikian, fasilitas tersebut tinggal menunggu pencairan dana untuk dapat beroperasi.
"Sudah ada yang masuk tahapan appraisal dan virtual account sudah ada tujuh dapur MBG. Tinggal transfer duit saja masuk dan operasi. Dua November 2026 sudah launching dan kini tinggal running," kata Hasan kepada adabnews, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, empat dapur lainnya juga telah memasuki tahapan appraisal. Data keempat dapur tersebut telah dikirimkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapatkan virtual account sebagai bagian dari proses administrasi operasional.
Sebelas dapur tersebut merupakan fasilitas MBG kategori 3T yang dibangun oleh sejumlah mitra di Lembata. Di antaranya dapur milik Paul Dolu di Desa Watokobu, Lorens Karangora di desa Karangora, desa Doripewut dan desa Belabaja, Mikael Purek Lolon di Desa Lamau, Ferdi Koda di Desa Waowala, serta Lukman Liku di Desa Pantai Harapan.
Hasan mengungkapkan, sejak awal para mitra didorong agar segera menyelesaikan pembangunan dapur. Bahkan, target awalnya seluruh fasilitas sudah dapat beroperasi pada Juni 2026. Namun, hingga November, sebagian besar masih belum difungsikan.
"Target kami Juni 2026 mestinya sudah jalan. Tetapi karena konstelasi nasional, dapur ini belum beroperasi," ujarnya.
Dia menjelaskan, Satgas MBG di daerah telah menerima usulan dari Koordinator Wilayah MBG Lembata untuk diteruskan kepada BGN pusat. Namun, para mitra masih kesulitan memperoleh kepastian mengenai waktu operasional.
Hasan mengaku akses informasi mengenai perkembangan proses tersebut masih terbatas. Selama ini, para mitra hanya diminta menunggu.
"Informasi satu pintu langsung ke Kepala BGN, langsung ke Korwil. Akses informasi masih terbatas. Korwil bilang tunggu saja," katanya.
Kondisi tersebut mulai berdampak terhadap keuangan para mitra. Hasan sendiri membangun dua dapur, masing-masing di Desa Dulitukan dan Desa Kolipadan. Dapur di Dulitukan telah selesai dibangun pada April 2026 dengan nilai investasi sekitar Rp500 juta berdasarkan hasil appraisal.
Sementara pembangunan dapur di Kolipadan belum dapat dilanjutkan.
Kini, investasi yang telah dikeluarkan justru menjadi beban karena fasilitas belum menghasilkan pendapatan, sementara kewajiban kepada bank dan rekan usaha tetap berjalan.
"Kami mau bantu negara, ada ruang untuk pelayanan cepat, kemudian jadinya seperti ini. Kami ada kewajiban di bank dan teman, kemudian modal mati," ungkapnya.
Ia mengaku situasi tersebut turut memengaruhi kehidupan keluarganya. Hasan bahkan harus menghadapi kesulitan ekonomi hingga mempertimbangkan menjual aset untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai pendidikan lima anaknya.
Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung program MBG. Menurut dia, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Dia menilai keberadaan dapur MBG dapat menjadi pasar tetap bagi hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal. Petani dapat mengembangkan komoditas seperti semangka, pisang, dan pepaya, sedangkan peternak memiliki peluang memasok telur serta daging ayam.
Selama ini, sebagian masyarakat masih ragu mengembangkan produksi karena tidak memiliki kepastian pasar. Kehadiran dapur MBG dinilai dapat menjawab persoalan tersebut sekaligus mendorong perputaran uang dari pemerintah pusat langsung ke masyarakat.
"Program ini bagus. Anak-anak mendapat gizi, tenaga kerja terserap, dan PDRB meningkat melalui sektor nelayan, pertanian, dan peternakan. Uang dari pusat langsung ke masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan tumbuh," jelasnya.
Di tengah persoalan 11 dapur yang belum beroperasi, pelaksanaan MBG di Lembata juga menghadapi kendala pada dapur yang sudah berjalan.
Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Lembata, Yopi, sebelumnya mengungkapkan dua SPPG yang selama ini beroperasi yakni SPPG 01 dan SPPG 04, menghentikan sementara pelayanan akibat kendala pencairan dana dari pemerintah pusat.
SPPG 01 dilaporkan tidak melayani penerima manfaat selama lebih dari dua minggu. Sementara SPPG 04 berhenti beroperasi sejak 2 November 2026.
Yopi mengatakan laporan operasional kedua SPPG telah disampaikan secara real time. Namun, kendala terjadi pada proses penarikan saldo dana dari pusat.
"Sudah dilaporkan real time, tetapi kendalanya di penarikan jumlah saldo dana dari pusat saja," ungkap Yopi.
Menurut dia, mekanisme pencairan dana saat ini mengacu pada surat ketetapan penerima manfaat dengan perhitungan selama sembilan hari. Skema tersebut masih dalam tahap evaluasi sehingga jumlah penerima manfaat yang dilayani harus sesuai dengan data riil di lapangan.
Yopi memastikan penghentian pelayanan kedua SPPG hanya bersifat sementara dan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada BGN.
Berhentinya dua SPPG dan belum beroperasinya 11 dapur baru menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan MBG di Lembata. Di satu sisi, mitra telah mengeluarkan investasi besar untuk mendukung program pemerintah. Namun, di sisi lain, kepastian operasional dan pencairan dana masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.
Para mitra berharap BGN segera memberikan kepastian agar fasilitas yang telah dibangun dapat difungsikan dan pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat tidak terus tertunda. (TIm).
Lemkari Polres Lembata Juara Umum Kejurda Karate Dispora 2026
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Sandar Perdana, Nahkoda dan 44 Awak KM Lawit Disambut Hangat Pemda Lembata
Ahli Geothermal Luruskan Persepsi tentang WKP Mataloko dan Pemanfaatan Lahan PLTP
Kodam Sobe Sonbai Naungi 15 Kodim di NTT, Sinergi TNI-Pemda Diperkuat
JPIC SVD Timor: Negara Harus Hadir, Ibadah Adalah Hak Bukan Ancaman
Paduan Suara ASN Flores Timur: Oase Baru Dalam Tubuh Birokrasi
KPOTI NTT Tegaskan Legalitas Organisasi, KPOTI Kota Kupang Fokus Jaga Identitas Budaya
Waspada Bencana Hidrometrologi! NTT Berpotensi Dilanda Cuaca Ekstrem 8–14 Desember 2025
APA ITU LOGIKA MATEMATIKA DAN KENAPA PENTING BUAT POLA PIKIR? 🧠➕❓
Menghidupkan Kembali Kearifan Lokal Perlindungan Anak: Ikhtiar Plan Indonesia Bersama Tokoh Adat Lembata
JALAN DERITA ITALIA MASIH TERLALU PANJANG