BATAS sunyi antara Desa Jontona dan Todanara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Tikut, tepat di wilayah yang dikenal sebagai Lapo One, sejumlah tetua adat berkumpul. Angin pesisir berembus pelan, seakan turut mendengar doa-doa yang diucapkan.
Di tempat inilah ritual adat Ete A Po Pori, Gepa Mari Lewutana dilaksanakan—sebuah upacara yang menjadi tanda dimulainya persiapan Muro, tradisi pengaturan pemanfaatan laut oleh masyarakat adat setempat.
Ritual ini bukan sekadar seremoni. Ia adalah bahasa penghormatan kepada leluhur, alam semesta, dan kampung halaman.
Di moting milik enam suku pemilik wilayah adat, tuan rumah dalam ritual ini: Suku Matarau diwakili Yohanes Bohung, suku Balawangak, suku Pureklolon, suku Lamatapo, dan suku Lamawala. Para tetua dari masing-masing suku hadir sebagai penjaga ingatan kolektif. Di antara mereka tampak Yakobus Asan, Elias Emi, Matias Mado, Lorens Sule, hingga Bapa Stefanus Laba—nama-nama yang tidak hanya mewakili keluarga, tetapi juga garis panjang tradisi yang diwariskan turun-temurun.
Di tengah lingkaran adat itu, para molan—tokoh adat yang memimpin ritus—mengambil peran utama. Yakobus Asan, Elias Emi, dan Antonius Arakian memimpin ritual adat, menyampaikan pesan kepada leluhur bahwa pada 18 Maret nanti masyarakat akan melaksanakan ritual Muro.
Bagi masyarakat adat Todanara, menyampaikan kabar kepada leluhur adalah bagian penting dari setiap keputusan besar.
“Ini pemberitahuan kepada leluhur dan kampung halaman bahwa kami akan melaksanakan Muro,” tutur salah satu tetua adat, Matias Mado.
Dalam kepercayaan masyarakat, restu alam semesta dan para leluhur adalah fondasi bagi keberhasilan setiap upaya menjaga kehidupan.
Tradisi Lama, Makna Baru
Ritual Ete A Po Pori sebenarnya bukan hal baru. Tradisi ini telah dikenal sejak sekitar tahun 1970-an, ketika masyarakat masih mengaitkannya dengan pesta panen kacang.
Namun waktu membawa perubahan. Kini ritual tersebut menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan laut berbasis adat.
Muro sendiri adalah bentuk kearifan lokal dalam mengatur kapan laut boleh dimanfaatkan dan kapan harus ditutup sementara. Tujuannya sederhana, namun sangat penting: memberi kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang.
Jika dulu masyarakat menangkap ikan dengan alat sederhana, kini teknologi penangkapan semakin modern. Tanpa pengaturan yang jelas, kekayaan laut bisa cepat terkuras.
Karena itulah masyarakat Todanara kembali memperkuat aturan adat mereka.
“Sekarang kita ingin mengembangkan budidaya ikan dan pemanfaatan laut secara lebih baik. Karena itu perlu ada pengaturan,” ujar Matias Mado salah satu tokoh adat desa Todanara.
Aturan dan Sanksi Adat
Dalam sistem Muro, aturan adat berlaku bagi seluruh warga. Saat masa penutupan laut diberlakukan, tidak seorang pun diperbolehkan mengambil hasil laut di wilayah yang ditetapkan.
Pelanggaran terhadap aturan ini tidak dianggap sekadar kesalahan biasa, tetapi pelanggaran terhadap kesepakatan bersama dan keharmonisan dengan alam.
Sanksinya telah disepakati secara adat. Mereka yang melanggar akan dikenakan denda berupa babi atau kambing, sesuai tingkat pelanggaran.
Dulu, denda seperti ini sudah diterapkan oleh para leluhur. Kini aturan itu kembali ditegaskan, bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk menjaga keseimbangan.
Laut sebagai Warisan Hidup
Bagi masyarakat Todanara, laut bukan sekadar ruang mencari ikan. Ia adalah sumber kehidupan, ruang spiritual, sekaligus warisan bagi generasi berikutnya.
Melalui ritual Ete A Po Pori, enam suku pemilik moting seakan menegaskan kembali janji lama: bahwa laut harus dijaga bersama.
Di Lapo One, tempat pertemuan dua desa itu, doa-doa telah disampaikan. Pesan kepada leluhur telah dipanjatkan.
Kini masyarakat menunggu tanggal 18 Maret, hari ketika Muro akan dikukuhkan—sebuah tradisi lama yang terus menemukan makna baru dalam menjaga kehidupan pesisir. (Adabnewsteam).
Berikan Komentar