Kisruh BBM Lembata, Oknum Polisi Diduga Ikut Antre dan Tap BBM Pakai Motor Dinas

photo author
- Sabtu, 14 November 2026 | 03:35 WITA
Kisruh BBM Lembata, Oknum Polisi Diduga Ikut Antre dan Tap BBM Pakai Motor Dinas
Tangkapan layar yang menggambarkan sepeda motor milik oknum anggota Kepolisian saat beraktivitas di lokasi ia mengantri. (Foto: Tangkapan Layar Medsos).

LEMBATA ADABNEWS. COM_

KISRUH distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), memantik reaksi publik Lembata. 

Kali ini, seorang oknum anggota kepolisian diduga ikut mengantre BBM menggunakan kendaraan dinas. Bahkan, anggota tersebut terekam kamera warga saat melakukan pengisian atau tap BBM dari tangki sepeda motor di lokasi antrean.

Foto yang memperlihatkan aksi oknum anggota polisi tersebut beredar luas di media sosial dan memantik reaksi publik. Peristiwa itu menambah kekecewaan warga yang selama ini menaruh harapan besar terhadap aparat penegak hukum untuk menertibkan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di Lembata.

Ironisnya, di tengah upaya penertiban penjualan Pertalite di tingkat pengecer, oknum aparat justru diduga mempertontonkan tindakan yang dinilai tidak mencerminkan keteladanan sebagai penegak hukum.

Adegan tersebut dilaporkan direkam oleh seorang warga yang juga sedang mengantre BBM di lokasi kejadian. Dalam foto yang beredar, kendaraan dinas kepolisian terlihat berada di lokasi pengisian BBM.

Sorotan warga juga mengarah pada dugaan pengisian BBM dari tangki sepeda motor yang dilakukan oknum tersebut. Aksi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan aparat terhadap aturan distribusi BBM bersubsidi.

Seorang netizen anonim dalam grup Facebook Wulen Luo turut melontarkan kritik keras.

"Gimana mau larang orang jual Pertalite, sedangkan motor dan mobil polisi ikut menjual," tulisnya.

Komentar tersebut menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap penegakan aturan distribusi BBM bersubsidi yang dinilai belum berjalan konsisten.

Keluhan warga ini semestinya mendapat perhatian serius dari pimpinan Polres Lembata.

Klarifikasi dan penjelasan terbuka diperlukan untuk memastikan apakah tindakan anggota tersebut sesuai ketentuan atau justru merupakan bentuk pelanggaran disiplin.

Di tengah kelangkaan BBM dan keresahan masyarakat akibat praktik penjualan Pertalite di luar jalur resmi, aparat penegak hukum dituntut menjadi bagian dari solusi, bukan justru menambah ketidakpercayaan publik.

Penertiban distribusi BBM bersubsidi membutuhkan ketegasan dan konsistensi. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan sulit dibangun apabila aparat yang seharusnya mengawasi justru ikut menjadi sorotan. (Tim). 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

X
Dapatkan Full Source Code - CMS DATAGOE