APBD 2027 Tertekan Lagi, Transfer Pusat ke Lembata Dipangkas Rp34,9 Miliar

photo author
- Rabu, 18 November 2026 | 10:28 WITA
APBD 2027 Tertekan Lagi, Transfer Pusat ke Lembata Dipangkas Rp34,9 Miliar
Ilusrasi Kantor Bupati Lembata

LEMBATA ADABNEWS.COM-PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menghadapi tekanan fiskal menyusul penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp34,9 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran dalam Rancangan APBD 2027.

Penurunan tersebut terungkap dalam surat Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lembata tertanggal 15 Oktober 2026, perihal Penyesuaian Kegiatan dan Anggaran RAPBD 2027.

Dalam surat itu disebutkan, alokasi transfer ke daerah yang sebelumnya tercatat sebesar Rp735.638.205.439 dalam Nota Keuangan, turun menjadi Rp700.702.117.192.

Bupati menyebutkan pengurangan alokasi tersebut mencapai Rp34.926.087.537. Penyesuaian anggaran dilakukan untuk memperkuat dan mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata 2025-2029.

Kebijakan penyesuaian tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam surat Nomor S-100/PK/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 tentang Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dalam Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam surat tersebut, pemerintah pusat meminta gubernur, bupati dan wali kota mengawal penyusunan APBD 2027 dengan mengutamakan belanja wajib dan mengikat serta mendukung program prioritas pemerintah.

Kementerian Keuangan menegaskan, belanja yang bersumber dari TKD dan telah ditentukan penggunaannya wajib dianggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara dana transfer yang tidak ditentukan penggunaannya harus diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat.

Belanja wajib tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai selama 14 bulan, termasuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR), belanja wajib pendidikan, Alokasi Dana Desa (ADD), serta kewajiban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi dan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang tidak prioritas.

Sejumlah pos yang menjadi sasaran efisiensi antara lain kegiatan seremonial, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, focus group discussion, perjalanan dinas yang tidak memiliki output terukur, hingga belanja hibah dalam bentuk uang, barang maupun jasa, termasuk kepada instansi vertikal.

Kementerian Keuangan juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan di luar TKD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat basis data potensi pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan pembiayaan kreatif dengan tetap memperhatikan batas defisit dan ketentuan pembiayaan utang.

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat juga diminta memperkuat mekanisme evaluasi RAPBD 2027 kabupaten/kota agar seluruh arahan kebijakan fiskal tersebut dipenuhi secara substansial.

Bagi Lembata, penurunan transfer ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan program pembangunan daerah di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Pemerintah daerah kini dituntut lebih selektif menentukan prioritas belanja agar kewajiban dasar pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan target pembangunan daerah. (Tim). 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

X
Dapatkan Full Source Code - CMS DATAGOE