LEMBATA ADABNEWS.COM_
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, memperkuat sistem peringatan dini kekeringan melalui pendekatan Impact Based Forecasting (IBF) atau prakiraan berbasis dampak. Langkah ini dilakukan agar informasi peringatan dini yang dikeluarkan BMKG tidak berhenti sebagai data dan informasi, tetapi ditindaklanjuti menjadi aksi nyata untuk mengurangi risiko bencana.
Penguatan tersebut dibahas dalam Workshop Teknis Impact Based Forecasting dalam Sistem Peringatan Dini Kekeringan di Kabupaten Lembata yang berlangsung di Ballroom Olimpik, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Aksi Mitigasi dan Peringatan Dini (AMPD) Kekeringan melalui kerja sama BPBD Lembata, BPBD Provinsi NTT, BMKG dengan organisasi internasional World Food Programme (WFP).
Dalam kegiatan tersebut, para pemangku kepentingan menekankan pentingnya membangun pemahaman bersama mengenai ancaman kekeringan, membaca potensi dampaknya, serta menyiapkan langkah antisipasi sebelum bencana terjadi.
Rahmattullah Adji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I, Nusa Tenggara Timur, menegaskan, informasi peringatan dini tidak cukup hanya dibaca, tetapi harus menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pengguna akhir (end user).
"Informasi peringatan dini tidak sekadar dibaca, tetapi harus ditindaklanjuti oleh end user dengan langkah konkret. Jangan sampai bencana sudah terjadi, baru kita kaget," demikian penegasan kepala BMKG Stasiun Kupang dalam kegiatan tersebut.
Rahmattullah berharap penguatan sistem peringatan dini berbasis dampak di Lembata dapat menjadi model yang dikembangkan dan ditularkan ke kabupaten lain. Pendekatan ini juga diharapkan tidak hanya diterapkan untuk kekeringan, tetapi diperluas pada berbagai ancaman bencana lainnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak, khususnya dukungan NGO dalam penguatan kapasitas penanggulangan bencana.
Ia menyebutkan, pada Oktober 2026, AMPD telah menjadi bagian dari subkelompok kerja (Pokja) peringatan dini di tingkat provinsi. Penguatan tersebut diharapkan terus berlanjut hingga ke tingkat kabupaten.
Menurutnya, kondisi kekeringan yang dialami Lembata menjadi pembelajaran penting. Hasil dan pengalaman dari kegiatan ini nantinya juga akan dibawa ke Yogyakarta sebagai bagian dari pertukaran pengetahuan.
Ia berharap seluruh peserta tetap solid dan dapat kembali terlibat dalam penguatan program pada tahun depan. Bahkan, penguatan Impact Based Forecasting diharapkan dapat mengisi agenda selama 12 bulan di tahun 2027.
"Pada hari ini kita sedang berproses dan menjadi bagian dari sejarah," ungkapnya.
Ia juga menyoroti peta risiko bencana yang masih didominasi warna merah. Perubahan warna pada peta, termasuk menjadi oranye, sangat bergantung pada pembaruan data dan penguatan aksi mitigasi yang dilakukan setiap tahun.
Karena itu, peringatan dini harus diikuti dengan kerja mitigasi yang lebih kuat untuk menjaga dan mengurangi risiko bencana.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong Kabupaten Lembata segera membentuk Unit Layanan Disabilitas agar informasi peringatan dini dapat menjangkau kelompok penyandang disabilitas.
Dukungan berbagai pihak, termasuk NGO, dinilai penting untuk memperkuat intervensi tersebut di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban menegaskan, penguatan sistem peringatan dini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Lembata Maju, Lestari, dan Berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan lingkungan hidup yang memiliki ketahanan sosial dan budaya harus berjalan seiring dengan upaya menurunkan indeks risiko bencana serta meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah.
Salah satu strategi yang perlu diperkuat adalah membangun aksi taktis dalam merespons setiap informasi peringatan dini. Dengan demikian, informasi ancaman kekeringan dapat diterjemahkan menjadi langkah antisipasi yang terukur dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut workshop, Pemerintah Kabupaten Lembata merencanakan pembentukan Pokja AMPD pada 1–2 Desember 2026.
Pembentukan kelompok kerja tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam membangun sistem peringatan dini kekeringan yang lebih terintegrasi, sekaligus memastikan setiap informasi ancaman bencana diikuti tindakan nyata di lapangan. (TIM).
APBD Lembata 2027 Disunat Rp34 Miliar, Pemekaran OPD Terancam Terbebani
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Forum PRB Lembata: Dari Akar Rumput ke Ruang Kebijakan, Sebuah Perjalanan Kolaborasi Kemanusiaan
BPBD Lembata Bangun Sumur Bor di Sejumlah Titik Atasi Krisis Air Bersih
Pembayaran Gaji PPPK Menanti Koordinasi Pemda Bersama Kemenkeu
Dari IPM hingga Infrastruktur, Bupati Paparkan Perkembangan Pembangunan Lembata
Ragam Motif Sarung hingga Musik Tradisional Khas Nusantara Ramaikan Karnaval Pembuka Festival Internasional Lamaholot
Jelang Natal, Hair Stylist WKC di Lewoleba Kebanjiran Pelanggan
Bedah Mayat Dua Jam, Forensik Temukan Patah Tulang Kepala Jadi Penyebab Kematian Mantan Kades Laranwutun
SMPN 7 Maret Hadakewa, Hidupkan TPPK, Terapkan Sanksi Edukatif Cegah Kekerasan di Sekolah
Survei Ungkap Pengetahuan Soal HIV/AIDS Cukup Tinggi, Namun Sikap Pencegahan Masih Kontradiktif
Ayo Tanam Buah, SPPG Lewoleba Tengah dibawa Yayasan Bintang Olimpic Indonesia Mulai beroperasi