LEMBATA ADABNEWS.COM_
RENCANA Pemerintah Kabupaten Lembata menata ulang organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat pencapaian visi dan misi kepala daerah menghadapi tantangan serius. Pemangkasan dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp34 miliar membuat ruang fiskal daerah semakin sempit, termasuk untuk membiayai konsekuensi pemekaran sejumlah OPD.
Wakil Ketua DPRD Lembata, Ciku Namang, Kamis (19/11/2026), mengungkapkan, koreksi anggaran tersebut menyusul surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyesuaian APBD kabupaten/kota.
Akibatnya, postur Rancangan APBD (RAPBD) Lembata Tahun Anggaran 2027 kembali berubah. Pemerintah daerah harus menyesuaikan sejumlah pos belanja di tengah munculnya berbagai usulan program baru.
"Penyesuaian anggaran mencapai lebih dari Rp34 miliar, tetapi ada juga usulan-usulan baru," ungkap Ciku.
Pembahasan RAPBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah mulai dilakukan Kamis. Dengan koreksi tersebut, nilai APBD Lembata tahun depan diperkirakan hanya berkisar Rp700 miliar. Angka ini menjadi salah satu postur anggaran terendah dalam perjalanan otonomi daerah Lembata.
Ciku meminta Bupati Lembata mencermati dampak pemangkasan tersebut, terutama terhadap pembiayaan pelayanan publik dan program pembangunan. Ia juga mendorong penghematan pada belanja barang dan jasa serta belanja pegawai.
Namun, menurutnya, komponen belanja pegawai perlu dibedah lebih lanjut untuk memastikan ruang efisiensi tanpa mengganggu hak pegawai dan pelayanan masyarakat.
"Kita membutuhkan pihak yang secara khusus membedah komponen belanja daerah. Kita membutuhkan ahli keuangan untuk mengoptimalkan postur anggaran daerah," tegasnya.
PEMEKARAN OPD DI TENGAH EFISIENSI
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah juga melakukan penataan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Asisten III Setda Lembata, Mans Dai Wutun, Jumat (20/11/2026), mengatakan jumlah OPD di Lembata telah berkurang dari sebelumnya 39 menjadi 36, termasuk sembilan kecamatan.
Salah satu perubahan adalah pemekaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menjadi dua perangkat daerah, yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Sementara, Dinas Perumahan Rakyat akan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Urusan kepemudaan dan olahraga juga akan dilebur ke dalam Dinas Pendidikan.
Mans mengakui, pemangkasan anggaran Rp34 miliar akan memengaruhi penyesuaian pembiayaan perangkat daerah. Namun, pemerintah harus menyesuaikan program dan kebutuhan anggaran dengan kondisi fiskal yang tersedia.
"Efisiensi Rp34 miliar untuk tahun anggaran 2027 tentu mengganggu, tetapi kita harus menyesuaikan kondisi itu sesuai OPD yang ada," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah sedang melaksanakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja terhadap 26 pejabat pimpinan tinggi pratama. Proses yang berlangsung pada 19-20 November 2026 itu melibatkan tim seleksi dari kalangan akademisi dan birokrasi.
Hasil evaluasi akan menjadi dasar penempatan pejabat sesuai kebutuhan organisasi.
BELANJA WAJIB JADI PRIORITAS
Kebijakan penyesuaian APBD 2027 tersebut sejalan dengan surat Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-100/PK/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 tentang Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dalam Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam surat itu, pemerintah pusat meminta kepala daerah mengutamakan belanja wajib dan mengikat serta mendukung program prioritas pemerintah.
Belanja wajib tersebut mencakup pembayaran gaji dan tunjangan pegawai selama 14 bulan, termasuk gaji ke-13 dan THR, belanja pendidikan, Alokasi Dana Desa (ADD), serta iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah daerah juga diminta mengefisienkan belanja yang tidak prioritas, seperti kegiatan seremonial, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, focus group discussion (FGD), serta perjalanan dinas tanpa keluaran yang terukur.
Efisiensi juga diarahkan pada belanja hibah dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, termasuk hibah kepada instansi vertikal.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemkab Lembata dituntut lebih cermat menentukan prioritas.
Sebab, pemangkasan anggaran bukan hanya menyangkut perubahan angka dalam APBD, tetapi juga menentukan kemampuan daerah membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan penataan birokrasi pada 2027. (Tim).
Dinilai Picu Sorotan Media, Pengawas SPBU Waijarang Dipecat
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Dinilai Berhasil Tekan Angka Stunting, Bupati Lembata Terima Penghargaan Dari Kemenkes RI
Bupati Lembata Gaspol Sentra Ternak Bukit Hog, Siapkan Pasar Ekspor Babi ke Timor Leste
Musda VI Golkar Lembata Tetapkan Target Rebut Pimpinan Legislatif dan Eksekutif
Wabup Lembata Buka Pelatihan Koperasi Merah Putih 2025: Langkah Strategis Membangun Fondasi Ekonomi Desa
Ibu Vero dan Perjuangan Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Meluwiting
Forum Peduli Persebata Gelar Nobar Laga Persebata vs Gresik United di Simpang Lima Wangatoa
Wisatawan Domestik dan Mancanegara Ikuti Post Tour Festival Internasional Lamaholot di Desa Muruona
MBG Sedot Angaran Jumbo, DPRD Soroti Banyak Sekolah Rusak di Lembata
Kebijakan Berbasis Sistem Merit Berdasar Profiling ASN Kerap Jadi Jargon Kosong
Rampingkan Postur Birokrasi, Pemda Lembata Tekan Belanja Pegawai